VIVAnews – Indonesia gagal menjadi penengah dalam perundingan batas negara antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung tanggal 7-8 April kemarin di Istana Bogor. Perundingan alot itu akhirnya menemui jalan buntu karena kedua negara tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Thailand menolak seluruh tuntutan Kamboja dalam perundingan itu.
Salah satu tuntutan Kamboja untuk Thailand adalah diadakannya kembali pertemuan pembahasan perbatasan atau pertemuan Joint Border Commission (JBC) di Indonesia. Indonesia dipilih sebagai tempat pertemuan JBC karena Indonesia sebagai ketua ASEAN telah diberi mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk menengahi perselisihan kedua negara.
“Pihak Thailand menolak hal ini. Mereka menginginkan JBC hanya dilakukan oleh kedua negara (Kamboja dan Thailand), tanpa peran Indonesia,” ujar Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Namhong, di Jakarta, Sabtu 9 April 2011. Kamboja pun mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Thailand. Menurut Namhong, Thailand tidak serius menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara.
“Saya benar-benar kecewa. Kami tidak mengerti kenapa Thailand menolak Indonesia. Padahal Thailand mengaku ingin menyelesaikan masalah perbatasan dengan damai, dan Indonesia telah mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB dalam masalah ini,” kata Namhong.
Ia menyatakan, perundingan perbatasan itu seharusnya dapat selesai hanya dalam satu hari, seandainya pihak Thailand menyetujui tuntutan-tuntutan dari pihak Kamboja. “Pembicaraan tersebut hanya membahas tiga topik, tapi berlangsung sangat lama,” tutur Namhong.
Tuntutan lain yang ditolak Thailand, kata Namhong, adalah dikirimkannya tim teknis dari Kamboja ke 23 titik perbatasan yang dipersengketakan kedua negara, dan dilakukannya foto pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi pilar perbatasan. “Kami meminta hal ini dilakukan secepatnya, namun Thailand menolak hal itu,” ujar Namhong.
Ia memaparkan, alasan Thailand menolak memenuhi tuntutan tersebut ialah karena mereka harus terlebih dahulu mengajukan hal itu kepada parlemen Thailand untuk diratifikasi. Thailand berprinsip, tuntutan baru dapat dipenuhi apabila ratifikasi telah dilakukan.
Di sisi lain, Kamboja menilai permintaan izin kepada parlemen Thailand adalah prosedur yang terlalu lama dan bertele-tele. Menurut Kamboja, itulah sebabnya hingga kini perundingan perbatasan antarkedua negara tidak pernah rampung. Kamboja pun menuduh Thailand tidak serius menerapkan diplomasi damai dalam berunding. (umi)
• VIVAnews
Salah satu tuntutan Kamboja untuk Thailand adalah diadakannya kembali pertemuan pembahasan perbatasan atau pertemuan Joint Border Commission (JBC) di Indonesia. Indonesia dipilih sebagai tempat pertemuan JBC karena Indonesia sebagai ketua ASEAN telah diberi mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk menengahi perselisihan kedua negara.
“Pihak Thailand menolak hal ini. Mereka menginginkan JBC hanya dilakukan oleh kedua negara (Kamboja dan Thailand), tanpa peran Indonesia,” ujar Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Namhong, di Jakarta, Sabtu 9 April 2011. Kamboja pun mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Thailand. Menurut Namhong, Thailand tidak serius menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara.
“Saya benar-benar kecewa. Kami tidak mengerti kenapa Thailand menolak Indonesia. Padahal Thailand mengaku ingin menyelesaikan masalah perbatasan dengan damai, dan Indonesia telah mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB dalam masalah ini,” kata Namhong.
Ia menyatakan, perundingan perbatasan itu seharusnya dapat selesai hanya dalam satu hari, seandainya pihak Thailand menyetujui tuntutan-tuntutan dari pihak Kamboja. “Pembicaraan tersebut hanya membahas tiga topik, tapi berlangsung sangat lama,” tutur Namhong.
Tuntutan lain yang ditolak Thailand, kata Namhong, adalah dikirimkannya tim teknis dari Kamboja ke 23 titik perbatasan yang dipersengketakan kedua negara, dan dilakukannya foto pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi pilar perbatasan. “Kami meminta hal ini dilakukan secepatnya, namun Thailand menolak hal itu,” ujar Namhong.
Ia memaparkan, alasan Thailand menolak memenuhi tuntutan tersebut ialah karena mereka harus terlebih dahulu mengajukan hal itu kepada parlemen Thailand untuk diratifikasi. Thailand berprinsip, tuntutan baru dapat dipenuhi apabila ratifikasi telah dilakukan.
Di sisi lain, Kamboja menilai permintaan izin kepada parlemen Thailand adalah prosedur yang terlalu lama dan bertele-tele. Menurut Kamboja, itulah sebabnya hingga kini perundingan perbatasan antarkedua negara tidak pernah rampung. Kamboja pun menuduh Thailand tidak serius menerapkan diplomasi damai dalam berunding. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
thanks for comment