TEMPO Interaktif, Brussels - Komisi Uni Eropa menilai positif jika Indonesia tak akan lagi mendapat fasilitas generalized system of preference (GSP). Sebab, perkembangan ekonomi di Indonesia dianggap sukses dan bukan lagi negara miskin yang sangat membutuhkan jenis insentif tersebut.
GSP merupakan penurunan tarif untuk produk dari 49 negara miskin dunia. Contohnya, bea masuk tekstil dan alas kaki Indonesia lebih rendah 20 persen ketimbang negara lain. Belakangan, Uni Eropa mempertimbangkan kelayakan Indonesia mendapat insentif seiring dengan perekonomian yang membaik.
Wakil Prancis untuk Urusan Asia dalam Uni Eropa, Laurent Cabrea, menyatakan perubahan fokus dalam sistem pemberian GSP mengacu pada asas keadilan. Nantinya, yang akan mendapat fasilitas GSP secara maksimal adalah negara yang benar-benar miskin, yang dinilai sangat memerlukan insentif.
Cabrea enggan menyebut secara rinci apakah Indonesia masuk daftar yang dikecualikan mendapat GSP. Ia hanya menyebut ada sisi positif yang dipetik Indonesia. "Kalaupun tak mendapat fasilitas itu, artinya perkembangan ekonomi Indonesia sukses," katanya di Brussels, Belgia, Selasa lalu.
Awalnya, fasilitas GSP diberikan lantaran Uni Eropa menyadari bahwa negara berkembang sulit menembus pasar Eropa karena standar mutu produk yang berat. Alhasil, negara berkembang sering kali harus "berkelahi" untuk bisa memasuki pasar tersebut.
Perubahan sistem GSP diharapkan menjadi jalan lain untuk merundingkan pasar bebas antara Uni Eropa dan mitra dagangnya. Diskusi perubahan sistem GSP terus dilakukan. Pelaksanaannya menunggu persetujuan Dewan Uni Eropa. "Harapannya 1 Januari 2013 atau paling lama 1 Januari 2014 sudah terlaksana," kata Cabrea.
Selain Indonesia, Uni Eropa mempertimbangkan kelayakan Malaysia. Myanmar, yang sedang dilanda konflik dalam negeri, tidak diikutkan. Dengan begitu, dapat dipastikan negara yang dikeluarkan dari daftar penerima GSP tak masuk kategori middle income superior.
Penghapusan tarif menjadi dilema bagi pemerintah. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar berharap Uni Eropa tetap bersedia memberi GSP. Penghapusan fasilitas itu merugikan daya saing. "Eropa penting bagi mitra dagang Indonesia. Ekspor nonmigas lebih dari US$ 17 miliar per tahun," katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Fasilitas Ekspor-Impor Kementerian Perdagangan Ahmad Syafri. Semestinya, Indonesia tetap mendapat GSP karena masih dalam kategori negara berkembang. Pencabutan GSP mempengaruhi kuota ekspor ke Eropa. "Seberapa besar pengaruhnya masih kami kaji," ujarnya.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan penghapusan tarif menjadikan daya saing produk Indonesia di Eropa melemah ketimbang negara lain. Apalagi Uni Eropa adalah salah satu tujuan ekspor terbesar. "Eropa menduduki peringkat keempat setelah Cina, Jepang, dan Amerika."
R. R. ARIYANI (BRUSSELS) | AGUNG SEDAYU
GSP merupakan penurunan tarif untuk produk dari 49 negara miskin dunia. Contohnya, bea masuk tekstil dan alas kaki Indonesia lebih rendah 20 persen ketimbang negara lain. Belakangan, Uni Eropa mempertimbangkan kelayakan Indonesia mendapat insentif seiring dengan perekonomian yang membaik.
Wakil Prancis untuk Urusan Asia dalam Uni Eropa, Laurent Cabrea, menyatakan perubahan fokus dalam sistem pemberian GSP mengacu pada asas keadilan. Nantinya, yang akan mendapat fasilitas GSP secara maksimal adalah negara yang benar-benar miskin, yang dinilai sangat memerlukan insentif.
Cabrea enggan menyebut secara rinci apakah Indonesia masuk daftar yang dikecualikan mendapat GSP. Ia hanya menyebut ada sisi positif yang dipetik Indonesia. "Kalaupun tak mendapat fasilitas itu, artinya perkembangan ekonomi Indonesia sukses," katanya di Brussels, Belgia, Selasa lalu.
Awalnya, fasilitas GSP diberikan lantaran Uni Eropa menyadari bahwa negara berkembang sulit menembus pasar Eropa karena standar mutu produk yang berat. Alhasil, negara berkembang sering kali harus "berkelahi" untuk bisa memasuki pasar tersebut.
Perubahan sistem GSP diharapkan menjadi jalan lain untuk merundingkan pasar bebas antara Uni Eropa dan mitra dagangnya. Diskusi perubahan sistem GSP terus dilakukan. Pelaksanaannya menunggu persetujuan Dewan Uni Eropa. "Harapannya 1 Januari 2013 atau paling lama 1 Januari 2014 sudah terlaksana," kata Cabrea.
Selain Indonesia, Uni Eropa mempertimbangkan kelayakan Malaysia. Myanmar, yang sedang dilanda konflik dalam negeri, tidak diikutkan. Dengan begitu, dapat dipastikan negara yang dikeluarkan dari daftar penerima GSP tak masuk kategori middle income superior.
Penghapusan tarif menjadi dilema bagi pemerintah. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar berharap Uni Eropa tetap bersedia memberi GSP. Penghapusan fasilitas itu merugikan daya saing. "Eropa penting bagi mitra dagang Indonesia. Ekspor nonmigas lebih dari US$ 17 miliar per tahun," katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Fasilitas Ekspor-Impor Kementerian Perdagangan Ahmad Syafri. Semestinya, Indonesia tetap mendapat GSP karena masih dalam kategori negara berkembang. Pencabutan GSP mempengaruhi kuota ekspor ke Eropa. "Seberapa besar pengaruhnya masih kami kaji," ujarnya.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan penghapusan tarif menjadikan daya saing produk Indonesia di Eropa melemah ketimbang negara lain. Apalagi Uni Eropa adalah salah satu tujuan ekspor terbesar. "Eropa menduduki peringkat keempat setelah Cina, Jepang, dan Amerika."
R. R. ARIYANI (BRUSSELS) | AGUNG SEDAYU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
thanks for comment